Bab Kelam dalam Sejarah Politik? Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran Terus Bergulir

Perjalanan politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya dipenuhi perdebatan mengenai kebijakan, pembangunan, ekonomi, maupun perebutan kekuasaan. Ada satu persoalan yang terus muncul dan bahkan berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya: polemik mengenai dokumen pendidikan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.

Persoalan tersebut menjadi menarik karena melibatkan dua figur yang memiliki posisi penting dalam sejarah politik Indonesia. Joko Widodo pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode, sedangkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden.

Apakah polemik ini pada akhirnya hanya akan menjadi perdebatan politik sementara, atau justru dicatat sebagai salah satu bab kontroversial dalam sejarah politik Indonesia?

Polemik Ijazah Jokowi yang Tak Kunjung Hilang

Perdebatan mengenai ijazah Joko Widodo telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berkembang menjadi persoalan hukum.

Meski berbagai tuduhan mengenai keaslian ijazah terus beredar, hasil pemeriksaan resmi Bareskrim Polri pada Mei 2025 menyatakan bahwa ijazah sarjana Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada merupakan dokumen autentik. Polisi menjelaskan bahwa pemeriksaan forensik dilakukan dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan dokumen milik beberapa teman seangkatannya, termasuk material kertas, teknik cetak, tinta, cap, dan tanda tangan. Dari pemeriksaan tersebut, penyidik menyatakan tidak menemukan unsur pidana terkait dokumen tersebut.

Namun, hasil tersebut tidak serta-merta menghentikan kontroversi di ruang publik.

Persoalan itu bahkan berkembang menjadi perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Jokowi. Pada 2026, kepolisian menyatakan proses hukum terhadap sejumlah pihak yang menjadi tersangka masih berjalan.

Situasi ini memperlihatkan satu hal: persoalan ijazah Jokowi bukan lagi sekadar perdebatan mengenai selembar dokumen. Polemik tersebut sudah berkembang menjadi konflik narasi, proses hukum, perdebatan publik, hingga pertarungan mengenai siapa yang dipercaya masyarakat.

Bahkan pada September 2026, beredar foto yang diklaim memperlihatkan Jokowi sedang menunjukkan ijazahnya di atas panggung. ANTARA kemudian memverifikasi bahwa foto tersebut telah diedit; foto aslinya memperlihatkan Jokowi menunjukkan kartu tanda anggota PSI dalam acara di Bandung pada 26 September 2026.

Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana isu ijazah terus menjadi bahan konten sekaligus rawan bercampur dengan informasi palsu.

Dari Jokowi, Polemik Bergeser ke Gibran

Ketika persoalan ijazah Jokowi belum benar-benar hilang dari ruang publik, perhatian kemudian beralih kepada putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Namun, persoalan yang diperdebatkan dalam kasus Gibran berbeda.

Pada September 2026, sejumlah pihak mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Pemohon antara lain mempersoalkan dasar dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dan meminta agar keabsahan pemenuhan syarat pendidikan tersebut diperiksa dalam persidangan. Permohonan itu diregistrasi sebagai Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden setidaknya telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA, SMK, madrasah aliyah, atau sekolah lain yang sederajat. Para pemohon berpendapat bahwa dokumen yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan tersebut perlu diuji lebih lanjut.

Penting ditegaskan bahwa dalil para pemohon bukanlah putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Gibran palsu. Itu merupakan argumentasi yang sedang diajukan dan diperdebatkan dalam proses hukum.

KPU juga membantah konstruksi hukum permohonan tersebut. Dalam persidangan 23 September 2026, pihak KPU berpendapat bahwa persoalan yang diajukan pemohon berkaitan dengan sengketa proses pemilu dan mempertanyakan apakah MK memiliki kewenangan untuk memeriksanya melalui mekanisme PHPU.

Jokowi sendiri pada 24 September 2026 mengatakan bahwa persoalan tersebut telah masuk ke ranah hukum dan meminta agar proses hukum diikuti. Ia juga menjelaskan riwayat pendidikan Gibran, termasuk sekolah di Surakarta dan kemudian melanjutkan pendidikan di Singapura.

Mengapa Persoalan Ijazah Menjadi Begitu Besar?

Dalam politik, ijazah sebenarnya bukan sekadar dokumen pendidikan.

Dokumen tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif untuk menduduki jabatan publik. Karena itu, ketika ada pertanyaan mengenai dokumen pendidikan seorang kandidat atau pejabat, persoalannya dapat berubah menjadi pertanyaan mengenai legalitas, transparansi, dan kredibilitas proses politik.

Pada sisi lain, tuduhan mengenai dokumen palsu juga tidak boleh dianggap sebagai fakta sebelum terbukti melalui mekanisme hukum atau pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Inilah yang membuat polemik seperti kasus Jokowi dan Gibran menjadi rumit.

Di satu sisi, masyarakat berhak meminta transparansi dari pejabat publik.

Di sisi lain, tuduhan serius harus disertai bukti dan diuji melalui proses hukum agar perdebatan politik tidak berubah menjadi penyebaran informasi yang keliru.

Dua Generasi dalam Satu Pusaran Kontroversi

Yang membuat persoalan ini memiliki dimensi politik lebih besar adalah keterkaitan antara Jokowi dan Gibran.

Jokowi merupakan presiden selama dua periode, sementara Gibran kemudian terpilih sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Ketika isu mengenai dokumen pendidikan muncul pada keduanya—meskipun substansi dan proses hukumnya berbeda—publik secara alami menghubungkan kedua persoalan tersebut.

Akibatnya, isu yang awalnya bersifat administratif berkembang menjadi diskursus mengenai dinasti politik, transparansi kekuasaan, kredibilitas lembaga, hingga kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

Namun sejarah perlu mencatatnya secara akurat: sampai sekarang tidak tepat menyederhanakan kedua perkara tersebut dengan pernyataan bahwa “ijazah Jokowi dan Gibran telah terbukti palsu”.

Dalam kasus Jokowi, Bareskrim justru telah menyatakan ijazah UGM yang diperiksanya autentik.

Sementara dalam perkara Gibran, yang sedang dipersoalkan di MK adalah keabsahan pemenuhan persyaratan pendidikan ketika pencalonan wakil presiden, dan perdebatan hukumnya masih berlangsung.

Sejarah Kelam Politik Indonesia

Apakah polemik ini akan menjadi bab kelam dalam sejarah politik Indonesia?

Penilaian tersebut pada akhirnya bergantung pada bagaimana masyarakat membaca perjalanan politik pada masa ini dan bagaimana proses hukum menyelesaikan perkara-perkara yang masih berjalan.

Yang sudah jelas, kontroversi mengenai dokumen pendidikan Jokowi dan Gibran telah menjadi bagian dari diskursus politik nasional yang berlangsung panjang.

Persoalan ini juga meninggalkan pelajaran penting: dalam negara demokrasi, persyaratan pejabat publik harus dapat diperiksa secara transparan, sementara setiap tuduhan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang objektif.

Karena sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa.

Sejarah juga mencatat bagaimana kekuasaan diuji, bagaimana lembaga negara merespons pertanyaan publik, dan bagaimana kebenaran dibedakan dari tuduhan di tengah pertarungan politik.