Mendikdasmen Diminta Masifkan Program Anak Nakal Masuk Barak Militer, Begini Sorotannya

Wacana pendidikan barak militer bagi siswa bermasalah kembali mencuat ke publik setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginisiasi program ini di daerahnya. Program tersebut mendapat dukungan kuat dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, yang bahkan mendorong agar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti segera membuat regulasi agar program ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia.

"Kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia," ujar Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Menurut Pigai, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer tidak bertentangan dengan HAM, asalkan dilakukan dengan prinsip pendidikan karakter, bukan hukuman fisik. Ia menekankan bahwa program ini tidak termasuk dalam kategori corporal punishment—jenis hukuman fisik yang tidak diperbolehkan dalam pendekatan HAM modern.

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," jelas Pigai.

Program yang diusulkan ini mengharuskan siswa bermasalah—terutama mereka yang sudah mengarah pada tindakan kriminal—untuk mengikuti pendidikan karakter dan disiplin di barak militer atau kepolisian. Orang tua siswa nantinya diminta membuat surat pernyataan dan menyerahkan anak mereka untuk dibina dalam lingkungan terkontrol.

Gubernur Dedi Mulyadi menganggap ini sebagai upaya sinergis antara orang tua dan negara dalam membina anak-anak yang mengalami kenakalan akut. Ia menyebut rutinitas harian di barak militer akan membantu membentuk karakter anak yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut baik program tersebut. Ia menyatakan pihak TNI siap mendukung program dengan menyediakan barak untuk pelatihan kedisiplinan, namun menegaskan bahwa ini bukan pelatihan militer, melainkan pembinaan karakter.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," tegas Sjafrie.

Hingga kini, Abdul Mu’ti belum memberikan pernyataan resmi apakah pihaknya akan merancang kebijakan nasional terkait program ini. Namun, sorotan publik terhadap program ini terus berkembang—antara dukungan atas pendekatan disipliner, dan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang.