RajaKomen

MAKI Minta KPK Gerak Cepat Tangani Perkara Dugaan Korupsi Pembelian LNG Pertamina

6 Okt 2021  |  380x | Ditulis oleh : Agus FZ
MAKI Minta KPK Gerak Cepat Tangani Perkara Dugaan Korupsi Pembelian LNG Pertamina

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mengungkap kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair (LNG) di PT Pertamina.

“Karena ini KPK maka harus cepat melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka dan menahan,” tutur Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Diketahui Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan penyidikan perkara ini pada KPK.

Boyamin juga meminta KPK melihat dugaan keterlibatan pihak eksternal di luar PT Pertamina pada perkara ini.

“KPK juga harus memproses orang-orang eksternal yang diduga mempengaruhi dan memperoleh keuntungan dari proses pengadaan jual-beli LNG ini,” jelas dia.

“Saya menduga ada family-family oknum pejabat yang terlibat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Boyamin juga mendesak KPK untuk mengenakan pasal pencucian uang pada perkara ini.

Pasal pencucian uang itu, tutur Boyamin, perlu digunakan untuk mengungkap aliran uang yang cukup besar yang menjadi kerugian negara.

“Pasal pencucian uang harus dikenakan untuk mengembalikan kerugian negara sekitar Rp 2,2 triliun,” pungkas dia.

Diketahui Kejaksaan Agung pada 23 Maret 2021 mengungkap dugaan fraud (penipuan) dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pengelolaan LNG portofolio di PT Pertamina.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya telah menugaskan pelaksana tugas deputi koordinasi dan supervisi serta deputi penindakan KPK untuk menindaklanjuti perkara tersebut.

Firli menjelaskan perkara ini sebenarnya telah diselidiki oleh KPK, namun pihak Kejaksaan Agung ternyata juga melakukan penyelidikan pada perkara yang sama.

Kemudian, sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, lanjut Firli, KPK diberi kewenangan melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Setelah dua lembaga itu melakukan koordinasi, pihak Kejaksaan Agung sepakat menyerahkan penanganan perkara pada KPK.(dbs)

(hajinews)

Berita Terkait
Baca Juga:
Jenis Pallet yang Tepat dan Harga Pallet Murah

Jenis Pallet yang Tepat dan Harga Pallet Murah

Tips      

23 Jun 2021 | 425 Agus FZ


Pallet adalah sebuah alat yang pada umumnya terbuat dari kayu dan bentuknya adalah persegi datar dan ada rongga-rongganya. Kegunaan pallet itu sendiri adalah di dalam dunia logistic sebagai ...

Perhatikan Saat Berbuka Puasa Jangan Makan Berlebih

Perhatikan Saat Berbuka Puasa Jangan Makan Berlebih

Tips      

12 Mei 2020 | 553 Agus FZ


Bulan Ramadan sudah memasuki hari yang ke 19, semoga bagi umat islam yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Bicara mengenai puasa tentu kita ...

Bermain Bersama Anak Adalah Hal Yang Paling Menyenangkan

Bermain Bersama Anak Adalah Hal Yang Paling Menyenangkan

Nasional      

16 Jul 2020 | 523 Agus FZ


Sebagai orang tua tentu sangat bahagia jika melihat tumbuh kembang anak berjalan dengan normal. Buah hati masa kanak-kanak dan remaja memilikitantangan sendiri-sendiri untuk para orang tua. ...

Sampoerna Academy adalah Sekolah Bertaraf Internasional yang Memberikan Pendidikan Terbaik dan Terlengkap

Sampoerna Academy adalah Sekolah Bertaraf Internasional yang Memberikan Pendidikan Terbaik dan Terlengkap

Kampus      

28 Sep 2021 | 421 Agus FZ


Semua orang tua pastinya ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra dan putrinya, pendidikan yang dimaksud tentu aja bukan hanya soal materi di sekolah saja, tetapi juga semua ...

Tips Mudah Agar Mampu Menerapkan Pola Hidup Sehat

Tips Mudah Agar Mampu Menerapkan Pola Hidup Sehat

Kesehatan      

23 Mei 2020 | 1206 Kak Min


Menjalankan pola hidup sehat tentu baik untuk kesehatan tubuh kita. Namun, minat untuk melakukan pola hidup sehat ini sangat rendah. Entah karena kesibukan bekerja atau juga karena senang ...

Hanya Jaman Jokowi, KPK bisa Takluk

Hanya Jaman Jokowi, KPK bisa Takluk

     

3 Jun 2021 | 310 Agus FZ


Sejak banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, sepertinya menjadi acuan pemerintah untuk mengkerdilkan KPK, agar KPK tidak bisa seenaknya mencari koruptor. Apalagi ...