Lepas dari Resesi, RI Bakal Hadapi Ancaman Berat di 2022

Pemerintah telah menempuh strategi dan langkah kebijakan, termasuk kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2022. Mitigasi risiko ekonomi makro di tahun depan juga mulai diperhitungkan oleh pemerintah.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2022 yang diterima CNBC Indonesia dijelaskan, risiko terkait variabel makroekonomi terutama mencakup pertumbuhan, demografi, harga komoditas sumber daya alam (SDA) dan sektor keuangan.

Pada 2022, perekonomian Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang positif, setelah pada 2020 dan 2021 mengalami tekanan yang cukup kuat.

Demikian juga dengan proyeksi pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) di Amerika Serikat, China, dan Jepang yang mulai mengalami perbaikan disertai stabilitas pasar keuangan.

“Namun demikian, perbaikan ekonomi dan stabilitas pasar keuangan di negara tersebut berpotensi meningkatkan tingkat suku bunga global di tahun 2022. Hal ini perlu diantisipasi dalam penentuan baseline asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2022,” tulis dokumen tersebut, Jumat (13/8/2021).

Pasar komoditas khususnya migas pada 2022 juga diproyeksikan mengalami perbaikan. Namun dalam jangka menengah dan panjang perlu diantisipasi penurunan permintaan terhadap pemanfaatan minyak bumi, akibat berkembangnya kebijakan green investment dan transisi energi global dari fossil fuel yang menjadi energi baru terbarukan.

Meskipun pemulihan ekonomi terjadi pada tahun depan, namun penerimaan perpajakan masih menjadi tantangan dalam pencapaian target.

Pasalnya, tingkat pengangguran yang masih tinggi pada 2021, akan menekan penerimaan perpajakan dari sektor PPh Orang Pribadi. Sementara penyerapan tenaga kerja pada 2022 juga masih dipenuhi ketidakpastian.

“Pada tahun 2022 tingkat penyerapan tenaga kerja masih dibayangi oleh ketidakpastian (uncertainty).”

“Kebijakan dalam memitigasi risiko penerimaan negara dari sektor PPh Orang Pribadi perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” jelas pemerintah.

Ketidakpastian global di tahun depan juga dinilai pemerintah masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah dalam menghadapi tekanan pada penerimaan pajak, khususnya PPh Badan dan PPN.

Tren shifting konsumsi berbasis digital akan berlanjut hingga 2022. Di satu sisi perdagangan digital berdampak positif terhadap efisiensi perekonomian, namun di sisi lain dapat menyebabkan peningkatan shadow economy.

“Dengan kondisi itu (shadow economy), terdapat risiko kehilangan basis pajak atau tax base atau wajib pajak khususnya PPN dan PPh Badan,” tulis pemerintah menjelaskan.

Sumber risiko lainnya berasal dari tekanan harga minyak bumi. Proyeksi pemulihan perekonomian global pada 2022 mendorong kenaikan harga minyak global.

Pemerintah mengklaim tetap memperhatikan dinamika konflik perdagangan beberapa negara yang dapat menekan kembali harga minyak global.

Dalam risiko jangka panjang, terdapat risiko penurunan permintaan global terhadap minyak bumi, hal ini memiliki dampak terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SDA Migas.

“Dari sisi supply migas, penurunan produksi migas di Indonesia secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi faktor yang diperhatikan dalam penetapan target PNBP SDA Migas,” jelas pemerintah.

Risiko lainnya berasal dari sektor keuangan global, perbaikan kondisi makro ekonomi global berpotensi meningkatkan US Treasury Yield dan normalisasi suku bunga The Fed. “Pada 2022 terhadap risiko capital outflow dari negara-negara emerging market economies.”

Stabilitas fundamental ekonomi Indonesia disertai dengan peningkatan investasi dan neraca perdagangan yang sehat, diklaim sebagai kunci kebijakan pemerintah pada tahun 2022.(dbs) (hajinews)