Anies Baswedan Dorong Penetapan Bencana Nasional: Negara Diminta Hadir Penuh di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka perdebatan penting mengenai peran negara dalam penanganan krisis kemanusiaan berskala besar. Tokoh nasional sekaligus calon presiden, Anies Baswedan, secara terbuka mendorong pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional atas bencana yang telah berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masyarakat di ketiga provinsi tersebut.

Seruan tersebut disampaikan Anies setelah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah terdampak dalam beberapa hari terakhir, di antaranya Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang. Dalam kunjungan itu, Anies tidak hanya meninjau lokasi bencana, tetapi juga berdialog langsung dengan para pengungsi. Ia mendengarkan cerita ibu-ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum dapat kembali bersekolah, serta para kepala keluarga yang lahan pertanian dan sumber penghidupannya tertimbun lumpur dan material kayu akibat bencana.

Menurut Anies, apa yang ia saksikan di lapangan menunjukkan bahwa bencana tersebut telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun kemampuan pemulihan jangka panjang.

“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang dapat ditangani oleh daerah saja. Sudah saatnya kita mengakui ini sebagai bencana nasional,” ujar Anies.

Ia menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar persoalan administratif atau prosedural. Lebih dari itu, status tersebut mencerminkan keberanian negara dalam mengakui besarnya skala kerusakan, penderitaan masyarakat, serta kebutuhan untuk mengerahkan sumber daya nasional secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Dampak Penetapan Bencana Nasional bagi Penanganan Krisis

Anies menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional akan membawa implikasi strategis bagi penanganan bencana, terutama bagi masyarakat terdampak. Dengan status tersebut, pemerintah pusat memiliki ruang gerak yang jauh lebih luas untuk mengerahkan berbagai instrumen negara, antara lain:

Anggaran nasional dalam skala besar dan fleksibel,

Personel dan relawan lintas kementerian serta lembaga,

Alat berat untuk membuka akses jalan dan membersihkan material bencana,

Bantuan logistik yang terdistribusi lebih cepat dan merata,

Layanan kesehatan serta dukungan psikososial bagi korban.

Menurutnya, percepatan distribusi bantuan dasar—seperti makanan, air bersih, obat-obatan, tenda pengungsian, dan kebutuhan pokok lainnya—sangat menentukan keberhasilan fase tanggap darurat. Selain itu, mobilisasi alat berat, TNI, dan instansi terkait secara lebih masif dinilai krusial untuk membuka akses wilayah yang terisolasi dan memulihkan infrastruktur dasar yang rusak.

Lebih jauh, Anies menekankan bahwa status bencana nasional juga menjadi fondasi penting bagi pemulihan jangka panjang. Program rehabilitasi dan rekonstruksi—mulai dari perbaikan rumah warga, sekolah, fasilitas umum, infrastruktur jalan, hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil—membutuhkan koordinasi lintas sektor dan pembiayaan yang tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Menjawab Kekhawatiran Publik tentang Tata Kelola

Anies tidak menampik adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi tumpang tindih kewenangan atau risiko penyalahgunaan anggaran apabila status bencana nasional ditetapkan. Namun, menurutnya, kekhawatiran tersebut seharusnya dijawab dengan penguatan tata kelola dan pengawasan, bukan dengan menunda keputusan strategis.

“Kekhawatiran itu wajar. Tetapi solusinya bukan menahan penetapan bencana nasional, melainkan memastikan pengawasan dan tata kelola dilakukan secara ketat, transparan, dan akuntabel sejak awal,” jelasnya.

Ia menilai bahwa status bencana nasional justru membawa pesan moral yang kuat: bahwa negara benar-benar hadir dan bertanggung jawab atas penderitaan warganya, bukan sekadar menyerahkan penanganan kepada pemerintah daerah dengan kapasitas yang terbatas.

Keputusan Penting bagi Arah Pemulihan 1–2 Tahun ke Depan

Meski bencana telah berlangsung selama beberapa waktu, Anies menilai penetapan status bencana nasional masih sangat relevan dan mendesak. Tahap tanggap darurat masih berjalan, sementara proses pemulihan sosial dan ekonomi diperkirakan akan berlangsung panjang, bahkan hingga satu atau dua tahun ke depan.

Menurutnya, keputusan yang diambil pemerintah saat ini akan sangat menentukan seberapa kuat dukungan negara dalam membantu masyarakat bangkit dari bencana.

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dapat bergerak lebih masif dan lebih cepat apabila status ini ditetapkan,” ujar Anies.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal penanganan bencana secara transparan dan bertanggung jawab, agar masyarakat yang hingga kini masih bertahan di pengungsian benar-benar merasakan kehadiran negara, tidak hanya dalam bentuk bantuan darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan kehidupan mereka secara menyeluruh.